Artikel

PERATURAN MENTRI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

    Dibaca 71 kali

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna;

 

b.

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim;

 

 

c.

bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;   

 

d.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 telah ditetapkan Program

Kampung Iklim;                   

 

e.

bahwa penguatan komitmen internasional untuk mengendalikan laju peningkatan suhu bumi dibawah 2 (dua) derajat celcius perlu ditindaklanjuti dengan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim;

 

f.

bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;

 

g.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Program Kampung Iklim;

Mengingat 

:  1.

Undang-Undang    Nomor     41    Tahun     1999     tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang     Nomor    41    Tahun     1999 tentang

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

  1. Undang-Undang Nomor         32      Tahun      2009 tentang

 Perlindungan     dan    Pengelolaan     Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor    7,    Tambahan    Lembaran    Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

  1. Undang-Undang Nomor   23   Tahu 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5305);

  1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca;

  1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan     Inventarisasi     Gas     Rumah     Kaca

Nasional;

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian     Lingkungan     Hidup     dan    Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

                                                     Nomor    P.60/MENLHK-SETJEN/2015    tentang                                     Peran

Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);

 

                                                    MEMUTUSKAN:                     

Menetapkan : PERATURAN      MENTERI    LINGKUNGAN       HIDUP    DAN KEHUTANAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Bagian Kesatu Pengertian 

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
  2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
  3. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
  4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim
  5. Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim adalah sistem pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
  6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
  7. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan/atau lembaga di tingkat nasional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  8. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.

 

 

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

 

Pasal 2

  • Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
    1. Pelaksana ProKlim;
    2. Pemerintah; dan
    3. Pendukung ProKlim.
  • Pelaksana ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
  • Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan

 

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri dari : a.          Tata Laksana ProKlim;

  1. Apresiasi ProKlim;
  2. Pembinaan;
  3. Pembiayaan; dan
  4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

 

BAB II

TATA LAKSANA PROKLIM

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 4

  • Menteri mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim secara nasional.
  • Gubernur mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di daerah.
  • Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan/atau lembaga memfasilitasi pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  • Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan ProKlim di daerah.
  • Pendukung ProKlim memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim baik berupa dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
  • Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring kerjasama guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

 

Pasal 5

  • ProKlim dapat dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
  • Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim.
    2. identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca.
    3. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
    4. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.
    5. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.
    6. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim.
    7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

                                                                                       Pasal 6

  • Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
  • Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
    1. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
    2. peningkatan ketahanan pangan;
    3. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi;
    4. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
    5. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
  • Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
    1. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
    2. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
    3. penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca;
    4. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
    5. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
    6. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
  • Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari:
    1. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
    2. keberadaan dukungan kebijakan;
    3. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
    4. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

ProKlim;

  1. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;

  1. pengembangan kegiatan ProKlim;
  2. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau
  3. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
  • Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam Sistem Registri Nasional yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian.

 

Bagian Kedua

 Pengusulan Kampung Iklim

 

Pasal 7 

 

  • Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditetapkan kampung iklim.
  • Penetapan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan.

 

  • Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki informasi dan/atau melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang diusulkan.
  • Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal.
  • Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah:
    1. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurangkurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
    2. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

Bagian Ketiga

Kelembagaan 

 

Pasal 8

  • Pengusulan kampung iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim.
  • Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
    1. Sekretariat ProKlim;
    2. Dewan Pengarah;
    3. Tim Teknis;
    4. Tim Verifikasi;
    5. Koordinator ProKlim tingkat provinsi;
    6. Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota.
  • Sekretariat ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan bertugas mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan dan penilaian ProKlim secara nasional.
  • Dewan Pengarah ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Menteri, dan anggotanya terdiri dari pakar serta pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bertugas memberikan rekomendasi arahan pelaksanaan dan apresiasi ProKlim.
  • Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan anggotanya terdiri dari pejabat setingkat Eselon 2 dari unit kerja terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dapat melibatkan wakil

Kementerian/Lembaga serta pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim, serta bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan dan penilaian ProKlim.

  • Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari individu yang memiliki kemampuan teknis, dan bertugas melakukan verifikasi ProKlim berdasarkan penugasan dari Kepala Sekretariat ProKlim
  • Koordinator ProKlim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat provinsi.  
  • Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat kabupaten/kota.

 

 

Bagian Keempat

Penilaian ProKlim

 

Pasal 9

  • Sekretariat ProKlim melakukan penilaian awal terhadap pengusulan Kampung Iklim.
  • Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencermatan informasi pengusulan ProKlim, terhadap:
    1. identitas pengisi data;
    2. identitas lokasi;
    3. data dasar lokasi yang diusulkan;
    4. data kondisi lokal terkait perubahan iklim;
    5. kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
    6. kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan.
  • Hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penetapan Kampung Iklim dan kategori ProKlim oleh Ketua Dewan Pengarah ProKlim.

 

Bagian Kelima

Kategori ProKlim

 

Pasal 10

  • Kategori ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari:
    1. ProKlim Pratama;
    2. ProKlim Madya;
    3. Nominasi ProKlim Utama;
    4. Nominasi ProKlim Lestari.
  • Kategori ProKlim ditetapkan berdasarkan nilai akhir ProKlim, yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan keberlanjutan.
  • ProKlim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50 % (lima puluh persen).
  • ProKlim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51 – 80 % (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen).
  • Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81 % (delapan puluh satu persen).
  • Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai Nominasi ProKlim Utama.

 

BAB III

APRESIASI PROKLIM

 

Bagian Kesatu 

Umum

 

Pasal 11

  • Apresiasi ProKlim merupakan penghargaan yang diberikan oleh Menteri kepada Pelaksana ProKlim yang menerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
  • Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali.
  • Pelaksana ProKlim penerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

Pasal 12

  • Menteri memberikan apresiasi Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, untuk mendorong replikasi kegiatan ProKlim ke lokasi lain.
  • Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaksana ProKlim yang secara berkesinambungan telah melakukan:
    1. pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
    2. penguatan kelembagaan masyarakat; dan
    3. pembinaan minimal ke-10 (sepuluh) lokasi lain yang selanjutnya didaftarkan sebagai Kampung Iklim.
  • Penghargaan Nominasi ProKlim Lestari ditetapkan oleh

Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali. 

 

Bagian Kedua

Tahapan Penetapan Apresiasi ProKlim

 

Pasal 13

Kampung Iklim yang memenuhi kriteria sebagai Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), selanjutnya dilakukan penilaian dengan tahapan sebagai berikut:

  1. verifikasi ProKlim;
  2. penilaian teknis;
  3. penetapan penerima penghargaan ProKlim.

 

Pasal 14

  • Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dengan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan.
  • Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi, dengan dikoordinasikan oleh:
    1. Koordinator ProKlim tingkat provinsi untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat provinsi.
    2. Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat kabupaten/kota.
  • Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke lokasi yang memenuhi kriteria Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

Pasal 15

  • Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis berdasarkan laporan hasil verifikasi ProKlim.
  • Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari setiap komponen dan indikator ProKlim dengan merujuk pada hasil verifikasi lapangan.
  • Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspek: karakteristik lokasi;
    1. tingkat kemanfaatan dan prioritas;
    2. rentang waktu pelaksanaan kegiatan;
    3. status dan/atau kondisi pelaksanaan kegiatan;
    4. efektivitas kegiatan dalam penyelesaian masalah perubahan iklim di tingkat lokal.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

Pasal 16

  • Hasil penilaian teknis dilaporkan kepada Dewan Pengarah ProKlim.
  • Dewan Pengarah ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian teknis dan merumuskan rekomendasi penerima penghargaan ProKlim.
  • Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah

ProKlim, menetapkan penerima apresiasi Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari.

 

BAB IV

PEMBINAAN

 

Pasal 17

  • Pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim dalam rangka meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung ProKlim terhadap ProKlim Pratama, ProKlim Madya, Nominasi ProKlim Utama, dan Nominasi ProKlim

Lestari. 

  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan berupa: a. sosialisasi;
    1. penyuluhan;
    2. peningkatan kapasitas;
    3. pendampingan;
    4. bimbingan teknis;
    5. fasilitasi pelaksanaan; dan
    6. pembangunan bank data ProKlim.

 

BAB V

PEMBIAYAAN

 

Pasal 18

Biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses dari pembentukan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian ProKlim berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  3. sumber lain sesuai          dengan        ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

 

Pasal 19

  • Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan ProKlim.
  • Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kemajuan upaya adaptasi;
    1. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
    2. aspek pendukung keberlanjutan.
  • Pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal.
  • Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (8).
  • Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud ayat (4), menyampaikan informasi mengenai kegiatan ProKlim di daerah dan kemajuan yang dicapai setiap tahun kepada Menteri.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka proses penilaian ProKlim dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan      Menteri        ini      mulai           berlaku    pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

        

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

 

SITI NURBAYA

 

Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 10 November 2016

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1700

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA